Cakrawalabali.id || SURABAYA — Kamis, 12 November 2026. Apa yang akan dilakukan ketika seorang teman datang dalam keadaan takut dan mengatakan bahwa dirinya baru saja mengalami kekerasan seksual? Pertanyaan tersebut menjadi pembuka sosialisasi bertajuk “Together for a Safe Campus: First Aid dan Respons Awal dalam Penanganan Kekerasan Seksual” yang diselenggarakan UPA Perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Giri Pustaka Lantai 3 itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Sosialisasi ini diikuti puluhan pengurus organisasi mahasiswa (Ormawa) dari BEM seluruh fakultas dan HIMA seluruh program studi di UPN Veteran Jawa Timur. Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman sekaligus keterampilan dasar kepada mahasiswa dalam merespons korban, memberikan dukungan awal, serta menentukan langkah yang tepat ketika suatu kasus telah menyebar di media sosial. Materi disampaikan dalam dua sesi agar peserta memahami peran Ormawa dan cara memberikan pertolongan awal kepada korban.
Sebelum pemaparan materi, acara dibuka dengan sambutan Kepala UPA Perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur, Dr. Dewi Khrisna Sawitri, S.S., S.Psi., M.Si., CHRM. Dalam sambutannya, ia menekankan betapa krusialnya pilar dukungan dari organisasi mahasiswa, khususnya BEM dan HIMA, dalam ekosistem pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus.
Pada sesi pertama, Muh Aziiz Sukma Wardana, S.Tr.Kes., M.M., selaku Satgas PPKPT Universitas Airlangga, menjelaskan peran organisasi mahasiswa ketika menghadapi dugaan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Ia memaparkan enam bentuk kekerasan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yaitu kekerasan fisik, kekerasan non fisik, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.
Dalam penanganannya, organisasi mahasiswa tidak dianjurkan menjadi penyidik atau menggantikan tugas Satgas PPKPT. Ormawa justru diarahkan untuk mendukung korban, menghubungkan korban dengan layanan resmi, mengawasi sistem penanganan, serta mendorong upaya pencegahan.
Materi dilanjutkan pada sesi kedua oleh dr. Hilmia Fahma, M.H., Sp.KJ., selaku Koordinator Kesehatan Mental PPKBK UPN Veteran Jawa Timur, yang membahas Psychological First Aid (PFA) atau pertolongan pertama psikologis bagi korban kekerasan seksual.
PFA merupakan dukungan awal yang manusiawi, suportif, dan praktis tanpa menggantikan terapi maupun konseling klinis, serta dapat dipelajari dan dilakukan oleh siapa saja. Sebelum pembahasan dimulai, peserta diajak membangun ruang aman dengan kesepakatan bahwa tidak ada yang wajib menceritakan pengalaman pribadi dan setiap orang boleh mengambil jeda jika merasa tidak nyaman.
Dalam penanganan kasus yang sudah viral di media sosial, peserta diingatkan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan korban. Beberapa hal yang harus dihindari antara lain menginterogasi korban berulang kali, menghubungi terlapor untuk klarifikasi informal, mempertemukan korban dengan terlapor, menyebarkan bukti melalui grup WhatsApp, atau mengadakan “sidang mahasiswa”.
Peserta juga tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menyudutkan, misalnya mempertanyakan alasan korban memviralkan kasus, tidak melawan, atau baru bercerita setelah beberapa waktu.
Jika korban berisiko menyakiti diri sendiri atau orang lain, keselamatannya menjadi prioritas dan korban perlu segera dihubungkan dengan layanan darurat atau tenaga profesional. Kasus yang melibatkan pimpinan atau pengurus Ormawa tidak boleh ditangani secara internal, begitu pula kasus berunsur pidana, sehingga peserta diarahkan berkoordinasi dengan Satgas PPKPT.
Peserta juga diperkenalkan dengan jejaring bantuan seperti SAFEnet / Awas KBGO, Bullyid Indonesia, SAPA 129 Kemen PPPA, UPTD PPA daerah, serta pendamping hukum atau LBH.
Dampak dari penanganan yang tidak tepat turut menjadi perhatian. Menyudutkan korban, menyebarkan bukti, atau melakukan investigasi mandiri dapat memperburuk kondisi korban dan mengganggu proses penanganan kasus. Karena itu, mahasiswa perlu memahami batas peran organisasi dan pihak yang dapat dihubungi.
Dengan pemahaman mengenai respons awal dan jalur penanganan yang tepat, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa saat berhadapan dengan dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Pelaksanaan sosialisasi ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen UPN Veteran Jawa Timur dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya edukasi ini sangat selaras dengan SDG 4: Pendidikan Bermutu, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan, serta SDG 5: Kesetaraan Gender melalui komitmen penghapusan segala bentuk pelecehan.
Lebih dari itu, fokus pada pertolongan pertama psikologis (PFA) bagi korban turut mendukung SDG 3: Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan. Pada akhirnya, kolaborasi sinergis antara mahasiswa, Ormawa, dan Satgas PPKPT diharapkan mampu mewujudkan ekosistem kampus yang tidak hanya aman, tetapi juga suportif, empatik, dan berkeadilan bagi seluruh sivitas akademika.
Penulis: Wanda Hamida dan Dini Kusuma Absyahri
Tags: lib.upnjatim.ac.id, upnjatim.ac.id
